Amandemen UUD 1945 dan Praktik Kolonialisasi Konstitusi Indonesia

Belakangan ini publik kembali digaduhkan dengan isu amandemen UUD 1945 oleh MPR.

Pro kontra menjadi pembahasan di kalangan pengamat, politisi, parpol pendukung pemerintah dan oposisi.

Kegaduhan tersebut menjadi wajar, mengingat bangsa Indonesia sebelumnya telah memiliki pengalaman buruk berupa praktik kolonialisasi konstitusi melalui mandemen UUD 1945.

Sebagaimana diuraikan para penulis dalam buku ini, bagaimana mereka membedah lahirnya amandemen UUD 1945 di era reformasi.

Untuk memberi legitimasi konstitusi terhadap proses masuknya rezim internasional dimana dengan alasan investasi perubahan UUD 1945 dilakukan agar memudahkan asing mengekstrasi kekayaan Indonesia dan dengan mulus menjarah kekayaan Indoensia.

Tak heran jika di awal reformasi amandemen terhadap UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, seperti menambah norma dalam pasal 33 pada ayat 4 dan ayat 5 dilakukan.

Itu semua tidak lebih untuk memberikan karpet merah para penjarah uang negara melalui praktik perjanjian dengan selubung investasi.

Indonesia Singapura Ratifikasi Perjanjian
Gambar :Antaranews.com

Ratifikasi dan Perjanjian

Sebagaimana diuraikan dalam buku ini, bahwa sejak reformasi 1998 pemerintah Indonesia aktif melakukan ratifikasi dan adopsi berbagai macam perjanjian internasional di bidang investasi dan perdagangan ke dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Proses ratifikasi dan adopsi tersebut ditujukan untuk menggelar “karpet merah” bagi masuknya modal asing kedalam nasional.

Pemerintah telah menandatangani sedikitnya 67 perjanjian Bilateral Investment Teraties (BIT), yang seluruhnya berisikan instrument perlindungan, berbagai bentuk fasilitas dan berbagai macam intensif bagi kegiatan penanaman modal.

Pemerintah telah menandatangani perjanjian internasional di bidang perdagangan melalui World Trade Organisation (WTO) dan meratifikasi pendirian WTO melalui UU No.7 tahun 1994.

Dengan demikian maka seluruh kesepakatan dibawah WTO bersifat legally binding atau mengikat.

Selain itu pemerintah telah menandatnagi perjanjian investasi dan perdagangan melalui Free Trade Agreement (FTA) pada tingkat bilateral dan regional, sebagai komitmen dari pelaksanaan BIT dan WTO secara menyeluruh.

Persiapan Sidang Tahunan MPR
Gambar : Antara

Untuk memuluskan semua hal tersebut kemudian diamandemen UUD 1945 pasal 33 ayat 5.

Maka dengan demikian Undang-Undang sektoral yang mengadopsi azas dan norma dari perjanjian internasional seperti BIT, WTO dan FTA, memiliki landasan konstitusional.

Lahirnya berbagai UU yang berkaitan dengan investasi seperti UU Penanaman modal, UU Pertambangan, UU Migas, UU Mineral dan Batubara, UU Sumber daya air, UU Perbankan, dan berbagai peraturan perundangan di bidang perdagangan, merupakan bukti dari ketundukan sistem ekonomi politik nasional terhadap rezim internasional.

Buku ini juga dilengkapi dalam bentuk uraian tabel bagaimana titik lemah perjanjian dan regulasi Indonesia yang mana merupakan pasal pasal pesanan.

Agenda Asing

Buku ini juga menguraikan bagaimana peran Barat secara politik memuluskan agenda mereka.

Sebelum masuk melalui regulasi trlebih dahulu Barat menumbangkan rezim rezim militer dan memastikan tidak muncul kekuatan kekuatan baru yang menggantikan dan bersikap anti Barat. Baik kekuatan Islam, sosialis, maupun nasionalis baru (hal.5)

Barat kemudian mendorong agar Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, dengan sistem kekuasaan yang terbatas sehingga sangat lemah dan mudah dikendalikan oleh kepentingan modal internasional. Sistem demokrasi didorong ke arah bagaimana dana memiliki peranan penting, sehingga negara negara berkembang tetap berada dalam kontrol dan dapat di eksploitasi oleh multi nasional corporation. (hal.5).

Dengan melemahnya pemerintah, maka bangsa Indonesia akan takut dan tunduk pada kepentingan pemilik modal.

Tidak heran jika bangsa Indonesia mudah sekali mengikuti permintaan para pemilik modal, produk UU, perjanjian perjanjian bilateral, mudah dan cepat sekali dilakukan tanpa melakukan kajian secara kritis dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.

Buku ini juga dilengkapi dalam bentuk uraian tabel bagaimana titik lemah perjanjian dan regulasi Indonesia yang mana merupakan pasal pasal pesanan.

Pesanan bagi kekuatan modal asing untuk menjarah dan menguasai kekayaan Indonesia. Melalui sistem ekonomi global, mereka dengan mudah dapat merampas kekayaan Indonesia tanpa memperdulikan dampaknya terhadap lingkungan, ancaman kehancuran usaha kecil menengah, dan kerusakan lingkungan.[YM]

Judul Buku : Kolonialisasi Konstitusi Indonesia

Penulis : Salamuddin Daeng, Ahmad Suryono, Dini Adiba Septanti

Penerbit : Jakarta, Institute for Global Justice (IGJ) – Unika Atmajaya Jakarta

Terbitan : Pertama, 2011

Halaman : xi + 130 hlm

KLIK Magazine Versi PDF

Komentar

About Author /

Start typing and press Enter to search