Praktik Politik Kebohongan di Indonesia

Praktik politik kebohongan tak hanya terjadi di daratan Eropa, Timur Tengah dan Amerika Serikat. Masyarakat di Indonesia juga dibombardir oleh politik kebohongan melalui berbagai, narasi, agitasi, provokasi dan berbagai cara bohongisme.

Joko widodo

Di Indonesia praktik politik kebohongan dijalankan dengan cara menyebarkan kebohongan tidak berdasarkan “fakta kebenaran, yang dipelintir sedikit”. Sebagaimana doktrin bapak kebohongan modern, Paul Joseph Goebbels.

Politik kebohongan di Indonesia dipraktikkan dengan menghadirkan “kebenaran kecil, atau terkadang mengalihkan ke fakta lain untuk menutupi kebohongan besar”.

Praktik politik kebohongan yang demikian mudah dijumpai di Indonesia. Perilaku ingkar janji pada janji-jani kampanye saat pemilu. Betapa banyak politisi berjanji pada saat Pemilu kemudian tidak ditepati. ketika menjabat.

Alih-alih memperjuangkan janji politiknya, sebaliknya mereka membangun kekuatan untuk segala cara melakukan praktik kejahatan keji, pencurian dan perampokan sumber daya negara dan uang rakyat yaitu menciptakan kekuasaan yang oligarkis dan mempermulus jalannya praktik korupsi.

Publik dibombardir oleh para politisi dengan janji-janji palsu kepada rakyat, membangun retorika-retorika kebohongan. Menyajikan hoaks-hoaks atau informasi yang manipulatif.

Meraka menyebarkan kebohongan kepada publik sebagai alternatif informasi untuk tujuan politik semata. Demi memennagkan kontestasi hajatan demokrasi.

Praktik perilaku politik kebohongan di Indonesia berjalan sesuai dengan zamannya, ia berevolusi menyesuaikan kondisi dan situasi bangsa Indonesia. Bergantung pula siapa aktor pemimpinnya.

Era Sukarno, Era Suharto, Era reformasi masing-masing memiliki pola dan karakter berbeda dalam menjalankan praktik jahat politik kebohongan.

Sukarno

Era Sukarno

Sang proklmator kemerdekaan Indonesia juga tak luput dari praktik politik kebohongan. Melalui narasi narasi publiknya, Sukarno, berhasil menghipnotis rakyat melalui jargon-jargonnya.

Jargon politik Sukarno saat itu berhasil membius rakyat yang sedang sakit dan kelaparan. Jargon Sukarno memberikan suguhan doktrin musuh bersama yaitu kolonialisme, kapitalisme, neo-imperialisme, neo-kolonialisme, kaum reaksionis, dan kaum-kaum lain yang tidak memiliki spirit progresif revolusioner.

Padahal, saat bersamaan kondisi ekonomi Indonesia di awal kepemimpinan Sukarno dalam keadaan memburuk. Rakyat mulai kelaparan, dan pihak oposisi dibungkam, musuh politik (memiliki pandnagan berbeda) dimusnahkan.

Rakyat diseret oleh Bung Karno ke dalam jargon nation-building. Sukarno melalui jargoonnya berhasil menghipnotis rakyatnya, bahkan hingga sekarang.

Berkat jargonnya banyak orang di Asia dan Afrika mengasosiasikan Indonesia dengan Soekarno. Setidaknya pensejajarannya sama dengan tokoh-tokoh dunia seperti Gandhi, Nehru, Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Tito, dan dalam konteks konflik yang aneh, dengan John Kennedy.

Saat Bung Karno gagah berani menyampaikan “go to hell with your aid” kepada dunia Barat dan menyatakan Indonesia keluar dari PBB, rakyat terbuai dan bangga dengan kemandirian Indonesia.

Kebanggan yang akhirnya harus ditebus dengan serba keterbatasan pada kelenturan ekonomi Indonesia. Membawa pada semakin terpurknya kondisi bangsa. Politik kebohongan diciptakan.

Barangkali, kala itu hanya segelintir intelektual yang merasakan praktik politik kebohongan Bung Karno.

Masyarakat Indonesia mempercayai begitu saja, jargon-jargon Bung Karno berhasil menutupi semua kebutuhan hidup rakyat yang sedang kelaparan. Dirasakan, diakui, dan dibenarkan.

Waktu itu rakyat masih merasa sama miskinnya dengan bangsa-bangsa Asia Afrika di mana-mana.

Tak ayal, rakyat pun memberikan toleransi yang tinggi atas semua politik kebohongan dibalut dengan jargon dan menghadirkan mimpi-mimpi menjadi banga yang besar dan mandiri.

Jargon Bung Karno seolah menjadi jawaban bahwa dalam kemiskinan, orang membutuhkan mimpi-mimpi besar.

Era Suharto

Berbeda dengan di Era Suharto, Suharto membangun kebohongan politik untuk menutupi kecurangan penguasa, dan praktik korupsi yang masif. 

Era Orde Baru tentu dapat kita ingat bagaimana kebohongan politik terus disuarakan melalui media ke seluruh pelosok tanah air dalam acara temu wicara Soeharto dengan para petani, anggota koperasi, guru dan pegawai negeri. Rekayasa dan propaganda tak terhindarkan.

Media memberitakan angka-angka statistik indikator ekonomi yang selalu menjadi kebanggaan Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan GDP yang fantastik dan angka inflasi yang selalu di bawah dua digit.

Namun semua informasi tersebut berdiri di atas landasan yang keropos. Tidak adanya good governance dan good corporate governance.

Semua ditutupi oleh kehobongan politik yang terus menerus disuarakan melalui media.

Di saat yang bersamaan Suharto membangun rintisan oligarki sultanistik (kata Jeffery A Winter 2011). Merancang dan menyedot kekayaan negara dan uang rakyat untuk memperkaya diri bersama kroni-kroninya.

Kebohongan politik yang ditutupi dengan angka-angka pertumbuhan ekomi tinggi dan kesejahteraan semu selama puluhan tahun. Hingga lama kelamaan rakyat terbuai dan hanyut dalam kebohongan yang menjelma menjadi seolah suatu kebenaran.

Dampak dari itu semua tentu masih dapat dirasakan hingga sekarang, bagaimana oligarki sultanistik terus tumbuh dan menyesuaikan diri dengan era demokrasi liberal dibawah balutan era reformasi.

Era Reformasi

Era reformasi ditandai dengan kebebsan, disusul kemudian teknologi informasi yang semakin tumbuh pesat. Masyarakat dibanjiri segala macam informasi dalam berbagai bentuk media, baik cetak, elektronik maupun internet, 24 jam sehari.

Kebohongan politik pun mengikuti zamannya. Di Era reformasi masyarakat dibuat terperangah dengan kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh elite politik.

Politik pencitraan lahir, politikus melakukan pencitraan seolah-olah memang dirinyalah yang terbaik. Tidak menutup kemungkinan seorang politikus menggunakan sebuah media untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat agar publik menilai dirinya baik dan benar.

Era reformasi menghadirkan drama politik di media massa. Politisi berlomba mencapai pencitraan di atas panggung politik. Di saat yang sama publik tidak mengetahui realitas sebenarnya yang terjadi.  Antara front region dengan dan back region sangat bertolak belakang.

Publik dipertontokan bagaimana para anggota dewan sering beradu argumen dan berdebat sengit saat sidang di parlemen (DPR).

Kenyataannya, itu hanya drama kebohongan politik semata. Politis di parlemen mempertontonkan seolah merka memperebutkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kenyataannya, meraka melakukan lobby dan kompromi politik atau bahkan berkonspirasi politik di belakang panggung. Koalisi semu dibangun, mempertontonkan drama-drama yang tak berujung, praktik politik mencla-mencle dihalalkan.

SBY

Era SBY

Era refomasi juga ditandai banyak kebohongan kebohongan elit politik. Tidak terkecuali pada diri sosok mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Era SBY dikenal dengan politik playing victim, dengan narasi dan retorikanya yang luar biasa.

Ray Rangkuti, (Lingkar Madani Indonesia) misalnya menyebutkan bahwa selama kepemimpinan SBY sedikitnya ada 9 kebohongan dan ada 18 kebohongan yang dilakukan. Ini Ray ungkapkan saat menjadi narsum di acara diskusi di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10/1/2011).

Angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belu maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya. Menurut Ray adalah kebohongan era SBY.

Kebohongan lainnya menurut para aktivis adalah kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, NTB sebanyak 120 ribu ton. SBY dituding gagal menciptakan politik yang bersih, santun dan beretika sebagaimana janji-janji kampanyenya.

Semua kebohogan politik era SBY tersebut berhasil ditutupi dengan menyajikan data-data lain. Data-data pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan sikap santun melalui pidato-pidato SBY yang dapat menghipnotis publik, khususnya kalangan ibu ibu.

Gaya retorika dan komunikasi SBY kala itu sangat digemari kalangan ibu-ibu. Apalagi dengan bumbu bumbu yang sering dihadirkan yaitu gaya playing victim.

Era Jokowi

Pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak elite politik tidak larut dalam politik kebohongan dan digantikan dengan politik pembangunan.

Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar berbicara tentang berpolitik yang santun dan membangun. Ia mengatakan masa-masa politik kebohongan harus diakhiri.

“Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya.

Pembangunan bangsa untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan SDM bangsa yang unggul, yang siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0.

Sehingga kemajuan Indonesia, kejayaan Indonesia betul-betul dapat terwujud,” kata Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Disusul kemudian Erick Tohir saat menjadi Ketua Tim TKN, Erick Tohir mengajak agar stop politik kebohongan.

“Ini pesta demokrasi yang bersahabat dan bermartabat, tentu kita harus stop politik kebohongan, karen ayang kaishan rakyat. Jangan sampai kita yang sedang membangun untuk kemajuan Indonesia tetapi malah terjebak pada isu isu yng tidka benar”. Ungkap Erick Tohir kala itu.

The King of Lip Service

Meme unggahan BEM UI

Faktanya, justru sebaliknya. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Presiden Jokowi mendapatkan julukan The King of Lip Service. Kritik BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan melalui akun Instagram @bemui_official pada Sabtu (26/06/2021).

BEM UI memberi gelar Jokowi dengan sebutan “The King of Lip Service”. BEM UI menilai Jokowi sering tidak konsisten dalam ujarannya. “Jokowi kerap mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras,” kata BEM UI. Sebagaimana dikutip kliksaja.co

“Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk “lip service” semata,” kata BEM UI.

BEM UI mengunggah dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia mengenakan mahkota dengan diberi teks ‘Jokowi: The King of Lip Service’, dibumbui dengan meme lainnya dengan teks ‘Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?’, ‘UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)’, dan ‘Demo Dulu Direpresi Kemudian.

Politik kebohongan di Indonesia dipraktikkan dengan menghadirkan “kebenaran kecil untuk menutupi kebohongan besar”.

Unggahan Meme BEM UNNES

Tak berselang lama, giliran Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat penghargaan dari Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Melalui unggahan di akun Instagram @bemkmunnes pada Selasa (06/07/2021), BEM Unnes memberi gelar Ma’ruf Amin sebagai “The King of Silent” dan Puan Maharani sebagai “The Queen of Ghosting”.

Dalam unggahan tersebut, BEM Unnes memberi judul posternya itu dengan Indonesian Political Troll. BEM Unnes menyebut Ma’ruf Amin turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh Jokowi.

“Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam,” kata BEM Unnes. BEM Unnes menilai Ma’ruf Amin terkesan hanya menjadi legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas.

“Hal ini tampak pada statemen politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum fardlu kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” lanjut BEM Unnes sebagaiman di kutip kliksaja.co.

Sementara itu, Puan Maharani yang mendapat gelar “The Queen of Ghosting”, dianggap tidak memiliki paradigma kerakyatan, padahal Puan memiliki peran yang sangat vital sebagai Ketua DPR RI dalam mengesahkan produk legislasi.

BEM Unnes menyebut beberapa produk legislasi yang tidak berpihak kepada rakyat yang disahkan oleh Puan diantaranya adalah Undang-undang (UU) KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Unggahan poster di Instagram itu merupakan bentuk aksi digital sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan DPR RI.

Kepanikan

Aksi kritik mahasiswa menimbulkan kepanikan, Rektor UI merespon. Publik saling berkomentar. Kalangan pengamat, politisi, akademisi dan kelompok masyarakat merespon.

Prof. Firman Noor (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI) berpendapat, apa yang di suarakan mahasiswa sejatinya bukan didasari sebuah fantasi, melainkan berdasarkan realitas dan fakta.

Peran mahasiswa dalam menyampaikan kritik menurutnya sebaiknya ditafsirkan sebagai sebuah keharusan di setiap zaman, khususnya dimana terdapat tendensi yang kurang pas dari praktik kekuasaan, termasuk segala kebijakannya.

Dalam kasus penjulukan “The King of Lips Service” oleh BEM UI, yang ramai akhir-akhir ini, Firmman Noor berpandangan seharusnya dapat dilihat dalam kerangka sebagai agen perubahan. “Ini penting dipahami agar kita dapat mendudukan masalahnya sesuai dengan proporsinya. Aksi BEM UI itu sejatinya hanyalah reaksi mahasiwa atas sebuah kondisi yang riil”. Jelas Prof Firman Noor, yang juga alumni UI.

Bukan Didasari Fantasi

Firman Noor menegaskan bahwa posisi mahasiswa sebagai manusia yang berpikir tentu tidak mengeluarkan sebuah pernyataan yang hanya dilandasi oleh halusinasi.

“Mereka bukan hanya sekumpulan manusia yang dituntut menggunakan nalar dan logika di kampusnya, tapi juga pimpinan kaum terpelajar di kampus ternama. Mereka tentu bukan kalangan sembarangan”. Tegas Prof Firman membela.

Firman Noor menambahkan, manakala mereka memberikan label kepada Presiden, hal itu bukan didasari oleh omong kosong, melainkan suatu realitas.

“Nyatanya memang ada kalanya pernyataan Presiden yang akhirnya berujung sekedar pernyataan belaka atau sekadar pemanis bibir”. Kata Firman Noor.

“Dalam kritiknya itu BEM UI memberikan contoh beberapa kasus mutakhir seperti rindu didemo, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Bagi sebagian kalangan contoh-contoh itu dianggap tidak tepat. Tapi bagi sebagian lain, justru relevan. Tambah Firman Noor.

Aksi Demontrasi Omnibus Law

Firman Noor mencontohkan, soal demonstrasi, misalnya, kerinduan Presiden atas demonstrasi kerap direspon dengan keras oleh apparat keamanan.

“Survei Indikator Politik Indonesia (2020) mengungkap sekitar 57,7% masyarakat menilai aparat semena-mena dalam menangani warga yang berbeda pendapat. Akibatnya, saat ini justru tercipta situasi dimana masyarakat mulai ragu untuk menyuarakan aspirasinya. Survei di lembaga yang sama juga menunjukkan 79,6% responden justru takut menyuarakan pendapat”. Ungkap Firman Noor.

Begitu pula soal KPK, menurut Firman Noor, sulit untuk dibantah bahwa banyak kalangan yang menyayangkan kondisi KPK saat ini, yang dirasa mengalami penurunan kualitas.

“KPK dewasa ini, misalnya, justru terbukti termasuk institusi yang mulai tidak bisa dipercaya publik, hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Sebaliknya, KPK dulu selalu di papan atas sebagai lembaga yang dipercaya dalam berbagai survei. Tegas Firman Noor.

“Begitu pula dengan perubahan UU ITE. Masyarakat berharap terjadi perubahan yang substansial (selain juga implementasinya) pada perubahan itu, yakni semakin minimnya eksistensi pasal-pasal karet yang memungkinkan adanya intepretasi penguasa yang dapat meggangu hak-hak sipil, khususnya kebebasan berpendapat”. Tambah Firman Noor kepada redaksi Klik Magazine.

Menurut Firman Noor harapan itu juga jauh panggang dari api. ia juga mneyayangkan sikap Presiden hingga saat ini “Sayangnya sikap Presiden sejauh ini belum pula menunjukan indikasi kuat untuk mengakui adanya ketidaktuntasan dalam realisasi pernyataan-pernyataannya”. Kata Firman Noor.  

Menurut Firman Noor, faka-fakat tersebut mempertegas bagaimana politik kebohongan terungkap. Kondisi demokrasi terus menurun, mengalami degradasi, degradasi kualitas demokrasi yang serius. Saat bersamaan di masa Jokowi politik oligarki semakin menggejala dan berkuasa.

Ia menambhkan bahwa hampir semua pemegang kunci-kunci kekuasaan baik di pusat dan daerah, telah terjerat olehnya. Dalam lanskap, politik mutakhir, kombinasi antara oligarki dan politikus pragmatis telah menumbuhkan tembok status quo yang tak terbendung. Hal ini menyebabkan terjadinya stagnansi.

“Kondisi politik juga semakin mengalami kemunduran dalam beberapa hal. Saat ini Indonesia sesungguhnya contoh dimana keberadaan demokrasi tidak juga mampu mengeliminasi eksistensi oligarki (Ford & Pepinsky, 2014, 2). Tidak hanya itu, keteladanan pun semakin jarang terlihat, seiring dengan etika politik yang kerap makin diabaikan”. Jelas Firman Noor.

Oleh karenanya, Firman Noor berpendapat, sikap kritis mahasiswa bisa jadi merupakan penawar bagi situasi ini, baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Saat ini justru adalah momentum bagi mahasiswa untuk menjemput peran pentingnya dalam kehidupan politik kita, yakni sebagai agen perubahan, menuju kondisi dimana perkatan dan perbuatan para pemimpin benar-benar seiring sejalan, tanpa drama, tanpa sandiwara.

Prof. Dr. Firman Noor.

Politik kebohongan di Indonesia terbukti mudah dipatahkan, tak jarang kadang hanya satu tokoh beberapa gelintir pemuka umat beragama bisa mematahkannya

Mudah Dipatahkan

Politik kebohongan di Indonesia terbukti mudah dipatahkan, tak jarang kadang hanya satu tokoh beberapa gelintir pemuka umat beragama bisa mematahkannya? Meski mereka tak memiliki instrumen komunikasi. Apalagi yang canggih.

Terbukti, “Kebohongan sistemik” yang diciptakan elit politik telah banyak dipatahkan. Walaupun lewat semua media, setiap rezim membombardir masyarakat dengan isu kesuksesan di sana-sini tiap hari.

Mungkin para penguasa di Indonesia tidak sungguh-sungguh manjalankan doktrin Goebbels. Sebab kebohongan yang disebarkan tidak berdasarkan “kebenaran yang dipelintir sedikit”, melainkan “kebenaran tipis yang dipakai untuk menutupi kebohongan besar lagi permanen”.

Akibatnya, sedikit saja angin bertiup, “tabir kebenaran yang tipis” itu segera tersingkap.

Sehingga masyarakat bisa dengan lekas melihat kebohongan sebagai kenyataan yang tak terbantahkan.

Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa ”tidak ada manusia yang sanggup mengingat dengan baik untuk bisa menjadi pembohong yang sukses.”

Berbohong itu sangat sulit lantaran membutuhkan sesuatu yang masuk akal dan konsisten.

Ilmu logika bisa menjadi senjata ampuh dalam mengendus informasi palsu maupun dipalsukan.

Saatnya politisi arus utama perlu mempertimbangkan apa yang disebut dengan “pro-truth”. Pro truth erat kaitanya dengan politik yang beretika.

Pro Truth

Sudah saatnya elit politik Indonesia waspada dan berhati-hati dengan politik kebohongannya. Saatnya politik kejujuran, sebab sifat kebenaran memiliki kekuatan kuat di pihaknya. Setiap politisi yang membuat janji yang kontradiktif dengan khalayak yang berbeda akan segera terpapar di sosial media atau YouTube. Sebagaimana halnya Jokowi.

Saatnya politisi arus utama perlu mempertimbangkan apa yang disebut dengan “pro-truth“. Pro truth erat kaitanya dengan politik yang beretika.

Etika politik yang diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama, perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya

Saatnya Kembali kepada kejujuran, yang selama ini nyaris hilang dalam setiap pagelaran demokrasi seperti pemilu, pilkada, atau yang lainnya.

Politik sebagai instrumen untuk meraih dan menyebarluaskan kebajikan melalui artikulasi kepentingan seharusnya didasari oleh kejujuran. Hanya dengan kejujuran maka tujuan kebajikan tersebut akan bisa diwujudkan.

Meski saat ini harus diakui bahwa banyak politisi dan elit yang berkeyakina bahwa jujur pasti kalah. Berhadapan dengan kaum pembohong harus berbohong. Berhadapan dengan kaum yang curang harus curang.

Inilah awal dari bencana politik sejatinya, jika dipertahankan Indonesia akan terjerat rantai politik kebohongan dan drama-drama ketidakadilan.

Saatnya politisi yang bersih dan peduli memperjuangkan tekad untuk melakukan perubahan. Mewujudkan kejujuran dalam politik, menciptakan sebuah peradaban baru baru Bernama kejujuran. Karena kejujuran dapat memberikan keselamatan bagi semua. [MN & YM]

Klik Magazine Versi PDF

Komentar

About Author /

Start typing and press Enter to search